VIRUS DEMOKRASI

Demokrasi yang di anut oleh Negara Indonesia dirasa cukup pas sebagai system pemerintahan Negara ini karna system demokrasi sendiri menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di negeri ini. Kendati belum lama ini kita menganut paham demokrasi secara langsung dengan pemilihan umum tapi dapat dilihat terdapat banyak virus virus yang menggrogoti hakikat dari demokrasi itu sendiri sehingga penerapan demokrasi yang harusnya bisa mengimplementasikan suara aspirasi rakyat secara utuh malah menjadi object ujuk gigi para parpol.

Narsisme Politik

Narsisme Politik sendiri dapat kita lihat dengan strategi politik yg sangat dibentuk oleh sifat popularitas. Tokoh tokoh beserta para kader parpol pun ketimbang berlomba lomba memiliki gagasan, pengorbanan, ide inovatif mereka lebh tertarik kepada sesuatu yang bersifat sensasional misalnya iklan di media, baliho yang betebaran dijalan itu semua merupakan bentuk dari narsisme politik
Sifat narsis para parpol akan semakin terlihat manakala kita menyaksikan pemimpin partai politik melirik para artis yang memiliki popularitas dimasyarakat sebagai kader atau sebagainya.

Politik pencitraan

Politik pencitraan ini muncul akibat politik Indonesia yang tidak lagi bisa dikelola melalui cara-cara menakutkan gaya Orde Baru (represi, intimidasi, kekerasan fisik, tuduhan subversif), tetapi harus dikelola dengan cara-cara yang “merangkul” rakyat. Lahirlah politik pencitraan. Namanya juga citra, jadi ya sifatnya pasti permukaan.

Apakah dalam pencitraan itu sungguh-sungguh atau cuma tipu-tipu, nah itu bisa dilihat dari latar belakang sosial politisi tersebut. Kalau yang berasal dari kelas bawah (atau yang tadinya miskin), biasanya melakukan politik pencitraan itu dilakukannya dengan tidak canggung, luwes, dan spontan, karena cenderung pernah mengalami semua kesusahan itu. Tapi kalau yang berasal dari kelas atas (atau yang dari kecilnya sudah kaya) maka biasanya lucu, tidak spontan, dan artifisial

Pencitraan diri seorang figur yang sedang bertarung dalam kontestasi politik berdampak besar bagi elektabilitas mereka. Sosok yang populer yang sedang berkuasa bisa terjungkal jika salah sedikit saja dalam mencitrakan dirinya.

Politik Transaksional

Dalam praktek politik praktis, hampir pasti ada politik transaksional. Karena pada dasarnya politik adalah kompromi, pembagian kekuasaan. dalam politik kenegaraan juga ada istilah pembagian kekuasaan. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia. Karena memang politik adalah proses pembagian kekuasaan. Di mana seseorang atau sekelompok orang yang meraih kekuasaan, akan berbagi kekuasaan dengan ornag lain.biasanya pada kasus ini bisa dilihat dari partai koalisi yang berbagi bangku di kursi kementrian

Intimidasi Suara

Itu sendiri berarti ialah  dimaksudkan adalah perilaku "yang akan menyebabkan seseorang yang pada umumnya akan merasakan "takut cedera" atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya takut. Untuk contoh bisa kita lihat pada zaman rezim Suharto para PNS diwajibkan untuk memilih GOLKAR

Banalitas Politik

Sebuah kejahatan politik dimana Piliang menjelaskan bahwa, krisis simbolik adalah sebuah kondisi ketidakmampuan simbol yang ada untuk menciptakan citra atau makna positif tertentu, misalnya citra ke Indonesia yang damai, beradab, toleransi, dll. Citra yang hari ini berkembang justru mengarah pada sebuah banalitas.

Banalitas dalam hal ini adalah kondisi pendangkalan yang di dalamnya berbagai hal yang rameh-tameh, rendah, atau tidak esensial (misalnya citra) justru menjadi bagian esensial dari sebuah wacana yang berkembang.